PENTINGNYA PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA

   PENTINGNYA PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA




   Pertanian mempunyai kontribusi penting terhadap perekonomian yaitu kontribusi produk dalam sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan juga kontribusi pasar. Peran penting lainnya adalah dalam penyediaan kebutuhan pangan manusia apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Di Indonesia sebagai Negara agraris, ada peran tambahan dari sektor pertanian yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar sekarang berada di bawah garis kemiskinan. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 mencapai 36,147 juta orang, dan 21,265 juta (58,8%) di antaranya bekerja di sektor pertanian.
     Menurunnya tingkat kontribusi sektor pertanian terhadap PDB dan adanya ancaman kerawanan pangan yang disertai dengan ancaman ketergantungan terhadap pangan impor (food trap) serta masih banyaknya petani yang masih berada dibawah garis kemiskinan maka perubahan menuju yang lebih baik malalui pembangunan pertanian sangat diperlukan. Hakikat dari pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam pembangunan harus berlandaskan pada pemerataan. Jadi bukan masalah peningkatan materi sebagai tujuan yang pertama dan terutama. Demikian juga dalam pembangunan pertanian, yang pertama-tama adalah bukan masalah peningkatan produksi pertanian melainkan upaya pembebasan manusia petani, dan termasuk di dalamnya adalah peningkatan kesejahteraan pada umumnya. Peningkatan produksi pertanian menjadi faktor yang ada di dalamnya dan hasil yang mengikutinya.

Peran Pertanian dalam Sektor Ekonomi
  Selama periode sepuluh tahun terakhir kontribusi pertanian terhadap pendapatan nasional atau PDB Indonesia mengalami penurunan dari sekitar 50% pada tahun 60-an menjadi 20,2% pada tahun 1997. Pada tahun 1998 kontribusi sector pertanian terhadap pendapatan PDB secara absolute masih menurun, walaupun sector pertanian merupakan satu-satunya sector ekonomi yang mengalami pertumbuhan (0,26%), diantara perpaduan seluruh sector ekonomi yang mencapai minus 14%.(data kontribusi pertanian-PDB)
Sebelum krisis ekonomi berlangsung, pertumbuhan sector pertanian secara umum juga tidak secerah sector-sektor perekonomian lainnya, yaitu tidak lebih dari 3% pertahun selama pelita V khususnya, sangat jauh jika dibandingkan dengan sector industri yang mengalami pertumbuhan sampai 2 digit. Pada tahun 1996, pertumbuhan sector pertanian juga masih berkisar 3% pertahun, sedangkan pada tahun 1997 sektor pertanian juga masih belum mengalami lonjakan pertumbuhan yang berarti atau tumbuh tidak sampai mencapai 3% (Arifin, 2001).
      Teori ekonomi pembangunan modern umumnya sepakat bahwa semakin berkembang suatu Negara, maka akan semakin kecil kontribusi sector pertanian atau sector tradisional dalam PDB. Jika pendapatan meningkat, maka proporsi pengeluaran terhadap bahan makanan akan semakin menurun. Dalam istilah ekonomi, elastisitas permintaan terhadap makanan semakin kecil dari satu atau tidak elastis (inelastic). Karena fungsi sector pertanian yang paling penting dalah untuk menyediakan bahan-bahan makanan, maka peningkatan terhadap bahan makanan tidaklah sebesar permintaan terhadap barang-barang hasil industri dan jasa. Dengan sendirinya kontribusi sector pertanian terhadap PDB akan semakin kecil dengan semakin besarnya tingkat pendapatan pada sector non-pertanian. Secara sederhana dapat dituliskan dalam bentuk persamaan:
Keterangan:
P      = Net produk nasional
Pa    = Net produk Pertanian
Pna  = Net produk non-pertanian
Sebagai upaya untuk meningkatkan kontribusi sector pertanian dalam PDB khususnya dan gairah perekonomian pada umumnya, pemerintah harus mampu menciptakan integrasi kebijakan industrialisasi nasional yang berbasis pada pertanian. Kebijakan yang lebih memilih berpihak pada sector industri dengan mengabaikan integrasi antara industri dan pertanian harus diubah. Pengambil kebijakan selama ini menganggap bahwa pembangunan adalah identik dengan pertumbuhan ekonomi sehingga kebijakan yang diambil juga, menurut Lypton dalam Momose (2001), adalah bias perkotaan yang dicirikan: 1) mempriorotaskan industri daripada pertanian, 2) pengalokasian sumberdaya yang lebih besar ke masyarakat kota daripada masyarakat desa, 3) memprioritaskan industri daripada pertanian.
Sebagai Negara agraris seharusnya sector pertanian diprioritaskan lebih dulu, jika industrialisasi akan dilakukan. Keberhasilan sector industri tergantung dari suatu pembangunan pertanian yang dapat menjadi landasan pertumbuhan ekonomi. Menurut rahardjo (1990) ada dua alasan mengapa sector pertanian harus dibangun terlebih dahulu:
1.      barang-barang hasil industri memerlukan dukungan daya beli masyarakat petani yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, maka pendapatan mereka perlu ditingkatkan melalui pembangunan pertanian.
2.      Industri juga membutuhkan bahan mentah yang berasal dari sector pertanian dan karena itu produksi hasil pertanian menjadi basis bagi pertumbuhan industri itu sendiri.
Alasan kedua diatas dapat memberikan petunjuk bahwa industri yang cocok untuk Negara agraris adalah industri yang berbasis pada pertanian atau agroindustri. Masing-masing industri harus mempunyai keterkaitan antara hulu sampai ke hilir.
Kenyataan sekarang ini dari ketiga subsistem yang ada – hulu (penyedia sarana produksi, onfarm/ (usahatani), dan hilir (pengolah hasil)- dalam semua subsektor komoditi berjalan tersekat-sekat. Maing-masing berjalan sendiri-sendiri dan memikirkan keuntungan sendiri. Sebagai pihak yang lemah petani sering menjadi objek eksploitasi dari subsistem hulu dan hilir.
Contoh kasus, produk pertanian sering ditolak atau dihargai murah oleh industri pengolahan hasil pertanian dengan alas an kandungan pestisida yang tinggi atau lasan lain semisal tidak terpenuhinya kualitas. Pada kasus pestisida sebenarnya sector hulu juga berperan dalam mendorong petani menggunakan pestisida, bagaimana mereka mempromosikan produksnya untuk digunakan dalam pemberantasan hama penyakit tanaman.

Kebutuhan Pangan di Indonesia.

Dalam soal kecukupan pangan Indonesia masih cukup beruntung. Hingga kini belum ada kasus kelaparan yang meluas-kalaupun ada masih dalam sekala kecil meskipun kadang-kadang para aparatur pemerintah setempat tidak mengakuinya. Tidak seperti di sejumlah Negara di sub Sahara Afrika dan Asia lainnya yang penduduknya kesulitan mendapatkan pangan. Tetapi keadaan Indonesia bukanlah akan selamanya aman-aman saja. Ancaman kesulitan untuk mendapatkan pangan suatu saat bisa terjadi. Hal ini dapat diprediksikan dengan adanya sejumlah fakta seperti pada tahun 1999 impor gandum mencapai 3,5 juta ton, jagung 1,2 juta ton, beras 5 juta ton, kedelai 1,2 juta ton, gula pasir 1,7 juta ton dan berbagai produk lainnya seperti sayur, buah-buahan serta daging dari tahun ke tahun angka impor terus naik (kompas, 2001). Impor pangan ini diperkirakan akan semakin besar karena jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat.
Tabel 1. Perkembangan Konsumsi Pangan (update)
Komoditas Kebutuhan Nasional Produksi Dalam Negeri
Beras Daging
Telur
Susu
Gula
Ayam
36 juta ton 6 juta ton
36 milyar butir
4,8 milyar liter
10 juta ton
3,2 juta ton
29 juta ton 2, 2 juta ton
12,6 milyar butir
1,2 milyar liter
1,9 juta ton
0,75 juta ton
Sumber: HKTI dalam Kompas, 16 Oktober 2001

   Bila tidak ada upaya penanganan maka deficit pangan akan berlanjut dan bukan tidak mungkin kelaparan akan terjadi dimana-mana. Dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional selama ini pemerintah cenderung mengandalkan pangan impor. Produk pangan dari luar negeri masuk dengan harga murah karena adanya subsidi yang besar bagi petani di Negara maju. Sebagai contoh, Negara-negara yang tergabung dalam Organization for Economic Corporation and Development (OECD) menyediakan subsidi hingga 327 milyar dollar AS. Nilai ini sama dengan dua kali dari ekspor produk pertanian dari Negara berkembang atau limabelas kali dari produk domestic bruto sector pertanian Indonesia (Kompas, 16 oktober 2001). Ditambah lagi dengan adanya kebijakan pemerintah yang membebaskan bea masuk terhadap beberapa komoditas seperti gula dan beras. Membanjirnya produk pangan luar negeri sungguh sangat merugikan petani dan menguntungkan pedagang. Kehidupan petani semakin terpurukkarena produk local mempunyai biaya produksi yang tinggi dan tanpa subsidi (subsidi pupuk dicabut).

Kemiskinan dan Petani

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh Negara-negara berkembang dan ini tidak bisa dipisahkan dengan masalah pembangunan pertanian dan pedesaan karena sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan yang basis perekonomiannya adalah pertanian. Indonesia hampir 60% penduduknya adalah petani sehingga kesejahteraan petani menjadi indicator sejahteranya mayoritas rakyat Indonesia. Begitu sebaliknya, keprihatinan petani adalah keprihatinan bagian terbesar rakyat Indonesia.
Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2005 berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode
2000-2005 (Tabel 2). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama.
Pada periode 1999-2002 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57 juta, yaitu dari 47,97 juta pada tahun 1999 menjadi 38,40 juta pada tahun 2002. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,43 persen pada tahun 1999 menjadi 18,20 persen pada tahun 2002.
Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada periode 2002-2005 sebesar 3,3 juta, yaitu dari 38,40 juta pada tahun 2002 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Persentase penduduk miskin turun dari 18,20 persen pada tahun 2002 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005.
 
Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Menurut Daerah, 1996-2005
Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Persentase Penduduk Miskin
Kota Desa Kota + Desa Kota Desa Kota + Desa
1996 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
9.47 17.60
15.64
12.30
8.60
13.30
12.20
11.40
12.40
24.59 31.90
32.33
26.40
29.30
25.10
25.10
24.80
22.70
34.01 49.50
47.97
38.70
37.90
38.40
37.30
36.10
35.10
13.39 21.92
19.41
14.60
9.76
14.46
13.57
12.13
11.37
19.78 25.72
26.03
22.38
24.84
21.10
20.23
20.11
19.51
17.47 24.23
23.43
19.14
18.41
18.20
17.42
16.66
15.97
Sumber: BPS, 2006

    Salah satu indicator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan pertanian adalah INTP (Indeks Nilai Tukar Petani). INTP adalah rasio indeks harga yang diterima petani dari pasar terhadap produksi pertaniannya dengan indeks harga yang dibayar petani untuk mendapatkan sarana produksi pertaniannya, dan barang serta jasa yang dikonsumsinya. Jika INTP di atas 100 dapat diartikan bahwa daya beli masyarakat petani lebih baik dari tahun dasar atau dengan kata lain tingkat kesejahteraan petani lebih baik dari tahun dasar. Namun jika di bawah 100, yang terjadi adalah sebaliknya, kesejahteraan petani makin memprihatinkan dan cenderung semakin memprihatinkan. Selama januari – September 2005 menunjukkan bahwa INTP baik di Jawa maupun di luar Jawa rata-rata mengalami penurunan. Bahkan di Jawa INTP berada di bawah 100.
Masalah kemiskinan ini tidak dapat dipisahkan dari factor penyebabnya. Sebagaimana masalah kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan natural, cultural, dan structural (Baswir, 1997). Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh factor-faktor alamiah. Kemisikinan cultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya . Sedangkan kemiskinan structural adalah kemiskinan yang disebabkan factor-faktor buatan manusia seperti distribusi asset produkstif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.
    Anggapan yang berlaku umum bahwa kemiskinan petani disebabkan karena mereka bodoh, malas, banyak anak, mentalitas fatalistic, ataupun karena tanah yang mereka miliki tidak subur. Kemiskinan mereka dianggap bukan karena ketidakadilan. Tentu benar jika sebagian orang beranggapan bahwa ada mentalitas dan budaya tertntu yang menyebabkan kemiskinan mereka. Tetapi ada sebuah akar kemiskinan petani yang sulit dibantah yaitu faktor-faktor structural. Mereka menjadi miskin karena menjadi bagian dari golongan masyarakat. Jelaslah bahwa kemiskinan petani bukan karena datang dengan sendirinya tetapi akibat dari struktur social yang menentukan kehidupan golongan mereka. Pearse dalam Soetomo (1997) mengungkapkan:
1.      Petani kecil merupakan kelompok marginal karena keikutsertaannya dalam system social yang telah meletakkan mereka sebagai elemen yang dibuat bergantung tak berdaya sepenuhnya (a dependent powerless element).
2.      pilihan-pilihan petani ditentukan oleh pihak-pihak diluar petani.
3.      petani terasing dari jaringan informasi actual mengingat keterbatasan kemampuan kognitif mereka, system transportasi yang belum sempurna, dan perbedaan cultural serta posisi inferior dalam nteraksi pasar.
Menurut Krisnamurti (2001), kemiskinan petani karena politik ekonomi pertanian sekian lama menempakan pertanian di kelas dua. Belum lagi hak-hak petani tidak pernah dilindungi, konservasi lahan terus terjadi, infrastruktur irigasi diserobot untuk kepentingan nonpertanian.
Pemerintah dengan pola yang tidak berubah merangsang petani untuk memproduksi beras dengan jalan menaikkan harga dasar gabah. Dari tahun ke tahun memang harga dasar gabah dianaikkan,tetapi kenaikan harga dasar gabah tidak begitu berpengaruh juga karena setiap kenaikan harga dasar gabah juga diikuti naiknya pupuk urea. Seperti terlihat pada table 3
.
Tabel 3. perkembangan harga dasar gabah dan harga urea tahun 1984-2005
Tahun Padi Urea Rasio
1984-1986 1989/90
1996/97
1997/98
1998/99
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
70 230
450
525
1000
1500
1500
1500
1500
1725
1725
100 180
330
400
450
1115
1150
1150
1050
1050
1050
0.70 1.28
1.36
1.31
2.22
1.35
1.30
1.30
1.43
1.64
1.64
Sumber: APPI, 2006

Fenomena tersebut jelas bahwa mekanisme perbaikan taraf hidup petani belum berlangsung baik karena disatu sisi harga dasar gabah naik namun di sisi lain harga pupuk juga naik. Belum lagi petani harus berhadapan dnegan melinjaknya harga bahan makanan dan barang kebutuhan lain yang bergerak begitu cepat di pasaran.

0 komentar:

Poskan Komentar

Design by WPThemesExpert | Blogger Template by BlogTemplate4U